PEMERIKSAAN NOTARIS DI KOTA PADANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN AKTA SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 49/PUU-X/2012

GITRI, ROSERIZAL (2015) PEMERIKSAAN NOTARIS DI KOTA PADANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN AKTA SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 49/PUU-X/2012. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Fulltext) 201512041516th_sigit.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (564kB)

Abstract

Perkembangan yang sangat signifikan dialami oleh profesi Notaris dari tahun ke tahun, berbagai kalangan membutuhkan keberadaan profesi ini. Mendapatkan kepastian hukum dan/atau jaminan kepastian hukum melalui sebuah akta otentik adalah salah satu alasan masyarakat akhirnya mendatangi Notaris. Profesi notaris merupakan suatu profesi strategis, oleh undang-undang hanya profesi ini yang dapat membuat suatu akta otentik. Oleh karena itu, tidak jarang seorang notaris dihadapkan dengan permasalahan hukum akibat dari pelaksanaan jabatan atau profesinya sebagai notaris. Untuk dapat memeriksa Notaris undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda kepada jabatan ini untuk dapat memanggil atau memeriksa Notaris, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab jabatannya selaku pejabat umum. Adanya pergantian atau perubahan aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris belakangan ini terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, yaitu tentang pengaturan dalam pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh penyidik membuat hal ini menarik untuk dikaji. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan proses pemeriksaan notaris di Kota Padang oleh penyidik terkait akta yang dibuatnya sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012?, kemudian apa bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris terkait dengan sumpah jabatannya pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan jalannya proses pemeriksaan notaris di Kota Padang oleh penyidik terkait akta yang dibuatnya sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012, kemudian juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris terkait dengan sumpah jabatannya pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mana penulis menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dan kemudian dikaitkan dengan praktek pemeriksaan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, serta bagaimana undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil menjadi saksi atau tersangka khususnya di Kota Padang. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/ 2012 untuk mendatangkan notaris agar bisa diperiksa atau dimintakan keterangannya oleh penyidik dalam proses penegakkan hukum cenderung agak susah dan memakan waktu sedikit lebih lama. Hal ini karena prosedur administrasi yang harus dijalani oleh penyidik yang akan memanggil notaris untuk diperiksa, sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi keluar, penyidik merasakan tugas penyidik dalam memeriksa notaris menjadi lebih cepat, karena tidak perlu lagi melewati prosedur administrasi yang mengharuskan penyidik meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu untuk dapat memanggil Notaris. Kemudian, terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan UUJN yang baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan bentuk perlindungan hukum baru terhadap Jabatan Notaris yang mana penyidik yang akan memanggil/memeriksa Notaris harus kembali meminta/mendapatkan persetujuan, namun kali ini bukan kepada Majelis Pengawas Daerah tetapi kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang mana lembaga ini merupakan lembaga baru bentukan dari UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ini. Kata Kunci : Notaris, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item