PENERTIBAN TERHADAP USAHA WARUNG INTERNET DI KOTA PADANG

GALUH, RESKITA RASOVI (2015) PENERTIBAN TERHADAP USAHA WARUNG INTERNET DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201502171405th_galuh pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Internet merupakan suatu jaringan terluas di dunia yang menghubungkan antara komputer-komputer di dunia. Internet dapat mengakses data-data yang secara sengaja ingin di bagikan oleh pemilik data tersebut. Saat ini internet sudah menjadi alat informasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi informasinya. Seiring dengan berkembangnya akses internet, maka tersedialah penyedia jasa layanan internet yang menyewakan jasa internet berikut dengan perangkat komputer, yang mana disebut Warung Internet (warnet). Warung internet merupakan jenis usaha yang harus memiliki izin usaha. Lahirnya Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Internet menjadi suatu acuan terhadap pihak yang mendirikan jasa layanan akses internet yang biasa disebut warung internet. Didalam Perwako Nomor 24 tahun 2010 tersebut terdapat syarat dan ketentuan pendirian warung internet yang dikendalikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DisHubKomInfo) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Sehubungan dengan adanya syarat-syarat dan ketentuan pendirian warnet tersebut, banyak ditemui wanet yang melanggar ketentuan yang telah menjadi syarat wajib pendirian warnet sesuai dengan Perwako Nomor 24 Tahun 2010. Sehubungan dengan ditemuinya permasalahan warung internet tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah a.bagaimana sistem penertiban usaha warung internet yang dilakukan pemerintah kota padang dikaitkan dengan perizinan. b.kendala yang ditemui pemerintah kota padang dalam menertibkan usaha warung internet. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian studi dokumen dan wawancara, ialah yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, 1. Pengawasan dan penertiban warnet belum sesuai dengan peraturan walikota padang Nomor 24 tahun 2010, yakni hanya sebatas pendataan dan pengawasan di tahap pemberian izin usaha, 2. Kendala yang ditemui pemerintah kota kota padang didalam melakukan penertiban usaha warung internet ialah Pihak pemeritah yaitu DisHubKominfo dan BPMP2T mengaku menemui beberapa kendala yang menjadi alasan tidak terwujudnya peraturan yang berlaku, yaitu kurangnya Sumber daya manusia, sarana prasarana transportasi dan anggaran untuk melakukan survei ke lapangan.

Actions (login required)

View Item