EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN OTONOMI DAERAH

Oskar Kurnia, Putra (2022) EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN OTONOMI DAERAH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk kesatuan sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang seharusnya hanya ada partai politik nasional saja, namun pada kenyataannya terdapat partai politik yang bersifat lokal. Jika melihat dalam konteks yuridis, pembentukan partai politik lokal akan beririsan dengan regulasi hukum positif Indonesia yang tertuang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dari penjelasan tersebut, dirumuskan masalah ; Pertama) Bagaimana eksistensi partai politik lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otonomi Daerah?, Kedua) Bagaimana pengaturan mengenai partai politik lokal dalam Perundang-undangan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa eksistensi partai politik lokal didasari oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam Nota Kesepahaman di Helsinski. Partai politik lokal sudah mengikuti pilkada dan pemilu sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 yang mana malah menimbulkan konflik horizontal di Aceh. Konflik ini tentu tidak sesuai dengan tujuan berdirinya partai politik lokal. Dalam pelaksanaannya partai politik lokal tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya sebab dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18B disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Actions (login required)

View Item