PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman)

Nurul, Fatia Moy (2016) PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK watermark.pdf - Published Version Download (256kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (712kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka watermark.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
	Text (Karya Ilmiah Utuh) NEW.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tanah di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagian besar rakyat Indonesia hidup dari mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian salah satunya perjanjian bagi hasil pertanian khususnya tanaman padi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang berlaku di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Kendala-kendala yang di temui dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang di gunakan adalah data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder yang di peroleh melalui kepustakaan. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang di lakukan, di peroleh bahwa masyarakat hukum adat Desa Jati tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, akan tetapi mereka melakukan perjanjian bagi hasil yang mendasar pada hukum adat setempat yang sudah di lakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu, yakni perjanjian yang hanya berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara para pihak yang di lakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Mengenai luas tanah, hak dan kewajiban, jangka waktu serta imbangan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan para pihak. Untuk imbangan hasil dari penelitian di Desa Jati yaitu memakai sistem “mampatigo” yaitu pembagian dari hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:2 yaitu 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk penggarap. Kendala yang memicu tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yaitu faktor pola pikir dan pola hidup masyarakat dimana faktor budaya yang sangat melekat kuat di dalam masyarakat, mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanaman padi melalui bagi hasil secara adat kebiasaan setempat. Jadi upaya untuk mengatasinya adalah dengan cara memperkenalkan, memberitahukan, dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan melibatkan kerjasama semua perangkat Desa.

Actions (login required)

View Item