PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA MELAWAN HUKUM (ILLEGAL FISHING) OLEH NELAYAN ASING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA

AMALINA, SILVIA SALEH (2015) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA MELAWAN HUKUM (ILLEGAL FISHING) OLEH NELAYAN ASING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 201511131134th_skripsi amalina silvia saleh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (617kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penangkapan ikan secara melawan hukum (illegal fishing) yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah ZEE Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional, penegakan hukum atas pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan asing di wilayah ZEE Indonesia serta kewenangan pengadilan perikanan dalam menyelesaikan tindak illegal fishing. Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Unversitas Andalas Padang, dengan teknik penelitian kepustakaan (library research). Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif serta dengan metode deduktif, yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus. Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan adalah : Bahwa dalam hukum internasional mengenai illegal fishing terdapat dalam UNCLOS 1982 dan beberapa implementasi yang timbul diantaranya UNIA 1995 dan IPOA. Sedangkan mengenai illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing di ZEE Indonesia dalam hukum nasional terdapat dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menjelaskan Beberapa permasalahan dengan memaparkan kasus illegal fishing oleh nelayan asing di wilayah ZEE Indonesia. Lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum di wilayah ZEE indonesia terdiri dari Perwira TNI AL, Pejabat Polri, PNS yang berwenang sesuai UU yang berlaku serta Pengadilan Perikanan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kata kunci : Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pengadilan Perikanan.

Actions (login required)

View Item