EVALUASI IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

CHERRY, AMELIA (2015) EVALUASI IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201510281517th_cherry amelia 1110842016.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi implementasi penerbitan izin mendirikan bangunan oleh Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.IMB merupakansalah satu bentuk pengendalian Tata Bangunan di Kota Padang. Namun sejauh ini masih banyak ketidakteraturanbangunan Kota Padang karena banyaknya rumah penduduk yang dibangun tanpa IMB. Hal itu dapat dilihat dari pegawai DTRTBP tidak melakukan prosedur yang benar ketika mereka melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait IMB. Selain itu pegawai terlihat kurang mampu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat yang mengurus IMB. Dan ketidak tepatan waktu dalam penerbitan IMB yang seharusnya dapat diselesaikan dalam 30 hari kerja. Fenomenafenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, sehingga perlu dilihat evaluasi implementasi dari kebijakan terkait IMB tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi tersebut dilakukan teknik triangulasi. Teori yang peneliti gunakan diturunkan dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang terdiri dari 3 variabel yaitu 1) Karakteristik Dari masalah ( Tractability of the problems), (2) Karakteristik kebijakan (Ability of statute to structure implementation), (3) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). IMB diterbitkansejak tahun 1990.pada awalanya IMB yang dikeluarkan oleh DP3K (Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota) sampai tahun 2008. setelah itu penerbitan IMB menjadi kewenangan DTRTBP pasca ditetapkannya perda No.16 tahun 2008 tentang pembentukan dinas daerah Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab ketidak teraturan tata bangunan di Kota Padang ini adalah bangunan yang telah lama berdiri namun tidak memiliki IMB. Sedangkan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan sendiri tidak memiliki tugas untuk menindaklanjuti bangunan yang telah lama berdiri dan tidak memiliki IMB. Selain itu, pola pikiryang sempit dan tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi kemauan masyarakat dalam mengurus IMB. Hal ini yang membuat Implementasi IMB dalam menata dan mewujudkan Kota Padang yang nyaman, teratur dan seimbang menjadi terkendala, karena tidak terdeteksinya bangunan yang telah lama berdiri namun tidak memiliki IMB .untuk mngatasi hal tersebut perlu dilakukannya perbaikan peraturan untuk menyempurnakan kekurangan pada implementasi sebelumnya. Kata Kunci : Evaluasi Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan

Actions (login required)

View Item