TINDAK PIDANA SEKSTORSI DALAM KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER DI INDONESIA

Dea Tri, Afrida (2022) TINDAK PIDANA SEKSTORSI DALAM KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (83kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (BAb IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sekstorsi sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) merupakan kejahatan siber yang kerap terjadi dewasa ini. Sekstorsi dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban secara materi maupun secara seksual dengan memanfaatkan konten pornografi milik korban. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022, tindak pidana sekstorsi diatur secara terpisah dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, dimana peraturan-peraturan tersebut masih memiliki kelemahan yuridis yang menyebabkan penanggulangan tindak pidana sekstorsi di Indonesia belum memadai. Penelitian ini membahas bentuk pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia, penerapan hukum dalam kasus sekstorsi di Indonesia, dan klasifikasi tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder yang didukung dengan wawancara untuk memperkuat data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana pengancaman, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang lain, tindak pidana pornografi, dan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang mengadili kasus sekstorsi masih belum memadai. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sekstorsi pada saat kasus tersebut terjadi, pelaku sekstorsi tetap dapat dikenakan hukuman dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tertentu. Hadirnya UU TPKS telah mengatur formulasi rumusan tindak pidana sekstorsi yang lebih baik dan lebih komprehensif daripada formulasi di dalam KUHP, UU Pornografi, maupun UU ITE. Implementasi UU TPKS diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan tindak pidana sekstorsi yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Tindak Pidana, Sekstorsi, Tindak Pidana Sekstorsi, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), dan Indonesia.

Actions (login required)

View Item