PERAN BALAI BAHASA SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA PADANG

Wildan, Masyiyan Chaniago (2022) PERAN BALAI BAHASA SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Sampul dan Abstrak) Sampul dan Abstrak.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Download (98kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Skripsi Penuh) Skripsi Penuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan mengatur kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. Urusan kebahasaan termasuk urusan pemerintahan konkuren sehingga perlu sinergi antara Balai Bahasa Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Padang. Bahasa Indonesia wajib digunakan pada ruang publik, khususnya pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Namun, hari ini masih banyak ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai pada instansi pemerintah Kota Padang dan koordinasi antarlembaga yang belum maksimal. Terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat, yaitu: 1) Pelaksanaan pengawasan Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang; 2) Koordinasi Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang; dan 3) Upaya Balai Bahasa Sumatera Barat dalam menindaklanjuti kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, serta pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Balai Bahasa Sumatera Barat tidak terlaksana hingga hari ini karena kekosongan hukum NSPK pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Fungsi pengawasan secara praktikal dilaksanakan melalui Program Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah (PWBLP). Koordinasi antara Balai Bahasa Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Padang masih perlu banyak perbaikan. Sejauh ini, hanya Balai Bahasa Sumatera Barat yang berinisiatif melakukan koordinasi. Upaya Balai Bahasa Sumatera Barat dilakukan melalui tiga cara, yaitu mendorong pengesahan perda provinsi tentang penggunaan bahasa Indonesia, peningkatan kualitas program pembinaan bahasa Indonesia bagi instansi di Kota Padang, dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Actions (login required)

View Item