IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Akhirudin, Akhirudin (2015) IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Fulltext) 201511052059th_tesis akhirudin.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (741kB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa (procurement) pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya,yang melibatnya pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa ini dituangkan dalam perjanjian yang format bakunya telah disiapkan pengguna barang/jasa. Untuk itu penulis tertarik membahas 1) Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelelawan 2) Akibat Hukum jika Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh mengenai kebebasan berkontrak dalam perjanjain pengadaan barang/jasa. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen dan analisa data diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan 1) Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelelawan adalah kontrak kerjasama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelelawan dengan penyedia barang/jasa telah baku ditetapkan oleh Pihak Pengadaan barang/jasa, dengan format perjanjian yang telah disediakan oleh pemerintah berarti kurang ada kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan pihak penyedia barang/jasa tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan sehingga tidak seimbang atau adil dalam menentukan si kontrak bagi pihak penydia barang/jasa tersebut.Padahal asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam pelaksanaan perjanjian dalam bentuk apapun, maksud kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang di berikan kepada kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian pengadaan barang/jasa asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, 2)Akibat Hukum jika Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan adalah apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak penyedia barang/jasa tetap mendapatkan sanksi dari pihak PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Sanksi ini tetap diterapkan dengan telah ditandatanganinya kontrak maka dianggap kedua belah pihak telah setuju terhadap isinya termasuk konsekwensi hukumnya walaupun isi kontraknya telah ditentukan pemerintah. Kata Kunci: Berkontrak, Barang / jasa, Dinas PU

Actions (login required)

View Item