URUSAN RUMAH TANGGA NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH YANG MEMILIKI OTONOMI ASLI

Almahdi, Saputra (2022) URUSAN RUMAH TANGGA NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH YANG MEMILIKI OTONOMI ASLI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (428kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ketentuan pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Pengakuan tersebut tidak hanya dalam aturan tertulis saja, tetapi juga harus memberikan implementasi yang nyata terhadap pengakuan kewenangan desa, terutama kewenangan asli yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa yang menganut otonomi asli. Nagari di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk otonomi asli. Namun setelah terjadinya berbagai perubahan dan intervensi dari pemerintahan pusat, mengakibatkan hilangnya bentuk asli dan urusan rumah tangga dari pemerintahan nagari. Maka oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain: Pertama, Apa urusan rumah tangga pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli? Kedua, Bagaimana implikasi urusan pemerintahan nagari saat ini terhadap gagasan pemerintahan yang menganut otonomi asli? Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis yang melalui proses penelusuran kepustakaan. Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan data yang diperoleh secara jelas dan mampu menjelaskan apa yang menjadi pokok permasalahannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, urusan pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli terbagi atas tiga: urusan pemerintahan dan adat, urusan dalam bidang peraturan nagari, serta urusan dalam bidang penyelesaian konflik dalam nagari. Kedua, urusan pemerintahan nagari saat ini memang sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun tidak memberikan implikasi yang nyata terhadap gagasan tentang pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli seperti yang dikenal sejak dahulu kala. Kata kunci: Nagari, Otonomi Asli, Urusan Pemerintahan Nagari

Actions (login required)

View Item