PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Marlina, Vepri (2022) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. Masters thesis, universitas andalas.

	Text (Cover & Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (452kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (798kB)
	Text (Bab VI Kesimpulan & Saran) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Tesis Fulltext) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam demokrasi. Dimana dalam proses pembangunan daerah diperlukan partisipasi masyarakat dimulai pada tahap perencanaan yakni RKPD. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD disalurkan melalui DPRD yakni dalam bentuk pokir melalui reses sedangkan yang melalui pemerintah dengan musrenbang. Berkaitan dengan hal tersebut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat permasalahan yakni : 1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan?2.Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? 3.Bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Sumber data yang didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian dimana pengaturan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat belum disertai dengan aturan dan mekanisme yang jelas dan tidak adanya penerapan sanksi. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD melalui DPRD lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sedangkan yang melalui pemerintah dalam hal ini musrenbang hanya sekedar formalitas saja. Partisipasi masyarakat yang ideal,dimana adanya pemeriksaan kembali sebelum usulan diputuskan sehingga sesuai dengan kehendak masyarakat. Saran dari penulis, diperlukan adanya instrumen hukum yang menjamin kekuatan hukum dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat lebih penting dari hanya sekedar pembangunan fisik. Dimana perlu adanya transparansi dari pemerintah agar partisipasi dapat berjalan optimal serta dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang ideal disesuaikan dengan adat dari daerah yang bersangkutan yakni seperti musyarawarah untuk mufakat.

Actions (login required)

View Item