KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN (STUDI PT PERORANGAN DI KOTA PADANG)

Andika, mulia Putra (2022) KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN (STUDI PT PERORANGAN DI KOTA PADANG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (85kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK agar dapat mengembangkan usahanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Namun dalam praktiknya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut justru tidak terimplementasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan rumusan masalah: 1) bagaimana mekanisme pendirian PT Perorangan, 2) apa kendala yang muncul setelah pendirian PT Perorangan dan upaya untuk mengatasinya (Studi PT Perorangan di Kota Padang), dan 3) bagaimana kepastian hukum pendirian PT Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Studi PT Perorangan di Kota Padang). Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pendaftaran pendirian PT Perorangan dilakukan secara online dengan mengakses laman https://ahu.go.id, kemudian akan diarahkan pada menu pendaftaran PT Perorangan, nantinya akan diperoleh hasil keluaran berupa Sertifikat Pendirian PT Perorangan. Berbagai kendala hadir setelah pendirian PT Perorangan diantaranya Surat Pernyataan Pendirian yang tidak bisa digunakan untuk syarat pembukaan rekening giro PT Perorangan karena lembaga perbankan masih mengharuskan adanya akta notaris, kendala dalam pengurusan perizinan usaha PT Perorangan dikarenakan sistem OSS yang tidak dapat diakses untuk beberapa jenis usaha, dan keterlambatan penerbitan sertifikat standar dari jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi permasalahan ini maka peran notaris tidak boleh dihilangkan dalam pendirian PT Perorangan. Pemerintah juga perlu memberikan pemahaman terkait PT Perorangan kepada masyarakat luas melalui sosialisasi dan edukasi. Ketidaksesuaian regulasi PT Perorangan dengan implementasinya saat ini mengakibatkan tidak terwujudnya kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Kata Kunci:Kepastian Hukum, Pendirian PT Perorangan,

Actions (login required)

View Item