Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Studi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang

Figura, Ihsando Ernesia (2016) Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Studi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (378kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (790kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (602kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (441kB) | Preview
	Text (skripsi) skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen ke dalam dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyelesaiakan sengketa konsumen di luar pengadilan, adanya upaya untuk pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK sehingga timbul pengaturannya dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. Dalam penulisan ini penulis mengemukakan rumusan masalah, yakni 1) bagaimana pelaksanaan PERMA No.1 tahun 2006 di Pengadilan Negeri Klas 1A padang? 2) apa yang menjadi pertimbangan atau alasan Majelis Hakim untuk menerima atau tidak upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa yang keberatan atas putusan BPSK dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan yang ada setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006?. Adapun pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperolehlah hasil, yakni: Dalam pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, berjalan dengan baik, tertib dan lancar, tidak di temukannya kendala-kendala yang terjadi semenjak setelah berlakunya PERMA tersebut. Adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim dalam menerima dan mengadili sendiri adalah putusan yang dikeluarkan oleh BPSK adalah hal-hal yang dianggap mengambil kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item