IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

YOLSA, ELVIANA VERA (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK YOLSA.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (791kB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (SKRIPSI FULL) Yolsa Elviana Vera 1710833022 Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima WATERMARK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penertiban pedagang kaki lima (PKL) merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai kontrol dan pengawasan terhadap ketertiban umum. Penertiban PKL di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok merupakan kegiatan penataan bangunan pada kawasan strategis Kabupaten Solok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di terminal Alahan Panjang melalui metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III dengan menggunakan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Nagari Alahan Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berhasil dilakukan karena komunikasi yang dibangun oleh pihak implementor kepada sasaran kebijakan sehingga, dari komunikasi yang baik terhadap sasaran kebijakan dapat membuat sasaran kebijakan dalam hal ini PKL menjadi yakin dan percaya terhadap kebijakan tersebut dan mau pindah ke tempat yang telah di sediakan. Adanya insentif yang diberikan oleh implementor terhadap PKL yang direlokasi yaitu adanya pembinaan yang diberikan oleh pihak implementor dalam hal ini tim relokasi, adanya penetapan lokasi usaha yang telah disediakan oleh pihak implementor guna ganti rugi tempat yang lama kepada pedagang yang direlokasi dan adanya sosialisasi dan pendataan yang dilakukan oleh pihak implementor kepada pedagang sebelum dilakukannya relokasi tersebut. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, PKL

Actions (login required)

View Item