PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Viory Dena, Syafira (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Tanggung jawab adalah yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang telah menjadi tugas serta kewajiban yang harus dijalankan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali fakir miskin yang terdapat di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak berjalannya fungsi dan kewenangan negara terhadap fakir miskin yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sehingga dilakukan penelitian kenapa tidak berfungsinya peraturan tersebut di masyarakat. Karena banyak masyarakat yang masih miskin sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, bagaimana gagasan Terhadap Perlindungan Fakir Miskin dalam Wacana dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini? Kedua, bagaimana Perlindungan Fakir Miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah pertama, hak-hak fakir miskin perlu dilindungi oleh negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk untuk memelihara fakir miskin yang mana telah diamanatkan oleh Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan dalam bentuk pelaksanaan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan dengan pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, bantuan sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial.

Actions (login required)

View Item