IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG

WAHYU, TRISTAYADI (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201504101002th_wahyu tristayadi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (399kB)

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri, bukan merupakan pemberian manusia atau Negara, tak terkecuali dengan anak terlantar juga memiliki Hak Asasi Manusia. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat tepenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah: (Pertama) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak terhadap hak anak terlantar, (Kedua) Upaya Pemerintah Kota Padang dalam pembinaan dan perlindungan terhadap hak anak terlantar, (Ketiga) Kendala Pemerintah Kota Padang untuk Pembinaan dan Perlindungan hak anak terlantar. Metode penelitian yang penulis gunakan menjawab permasalahan atas penelitian hukum yuridis sosiologis, data yang digunakan data primer dan sekunder, sedangkan alat teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, wawancara. Data dikumpul dan di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (Pertama) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang dirasakan anak-anak terlantar masih belum sepenuhnya terlaksana, (Kedua) Upaya Pemerintah Kota Padang dalam pembinaan dan perlindungan terhadap hak anak terlantar dengan melakukan: Penyuluhan atau bimbingan, seminar, penyantunan dan pengentesan sosial anak, (Ketiga) Kendala Pemerintah Kota Padang untuk pembinaan dan perlindungan anak terhadap anak terlantar: Kurangnya sarana atau prasarana yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung anak-anak terlantar, kurangnya pelatihan dan pembinaan yang dikarenakan keterbatasan dana, kurangnya dana untuk membantu proses pembinaan, kurangnya anggota penanggung jawab dari dinas sosial. Penulis menyarankan sebagai berikut, (Pertama) Seharusnya Negara dan Pemerintah memperhatikan hak anak khususnya anak-anak terlantar, (Kedua) Semestinya dan sangat harus Pemerintah mengatur kembali anggaran dana yang bukan hanya sekedar cukup saja melainkan lebih untuk kesejahteraan sosial khususnya bagi anak-anak yang terlantar, (Ketiga) Seharusnya Pemerintah membangun sarana dan prasarana yang sangat memadai, (Keempat) Hendaknya perang orang tua untuk benar-benar mendidik, mengawasi, dan memperhatikan anaknya dengan cara yang baik, (Kelima) Semestinya tindakkan Pemerintah Kota Padang dalam memperhatikan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pendidikan khususnya bagi anak-anak terlantar lebih nyata, cepat dan diperhatikan lagi.

Actions (login required)

View Item