PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang)

IMADA, SAKTI BATUBARA (2014) PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201412181126th_imada sakti b.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (253kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang bukan berlandaskan atas kekuasaan semata (machtstaat), melainkan negara yang memiliki konsep negara hukum (rechtsstaat). Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, sebagaimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturanperaturan hukum.1 Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Actions (login required)

View Item