PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DI BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM

Meli, Puspita (2014) PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DI BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) 201411041044th_skripsi_pdf_meli.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tjuan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menunjukkan adanya keterbukaan informasi tentang pelayanan yang dilakukan di kecamatan. Permasalahan transparansi dibidang pelayanan masyarakat antara lain permasalahan persyaratan pelayanan, biaya pelayanan, waktu pelayanan, serta petugas pelayanan. Bertolak dari permasalahan transparansi pelayanan dibidang masyarakat tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan prinsip transparansi di bidang pelayanan masyarakat di Kecamatan Canduang. Konsep yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah konsep pelayanan publik menurut KeputusanMENPAN No.63 tahun 2003 dengan indikator prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, saranan dan prasarana, kompetensi petugas pelayanan. Serta konsep transparansi menurut Loina Lalolo Krina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dokumendokumen terkait lainnya. Wawancara dilakukan bersifat mendalam dan terbuka dengan tetap berpedoman kepada pedoman wawancara. Informan terdiri dari informan utama dan informan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara umum dari semua indikator pelayanan rata-rata semua prinsip pelayanan sudah berjalan dan prinsip transparansi juga sudah dilakukan. Namun pelaksanaan prinsip transparansi tersebut belum sepenuh hati. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator yang masih menagalami permasalahan seperti indikator prosedur pelayanan, indikator waktu penyelesaian pelayanan, serta produk pelayanan. Kata kunci: Peran Camat, Pelayanan Publik, Transparansi, Kecamatan 5

Actions (login required)

View Item