KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA TELEKONFRENSI

Aulia Rizal, Muhammad (2022) KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA TELEKONFRENSI. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Tesis Full) TESIS LENGKAP.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Telekonfrensi Muhammad Aulia Rizal, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021 ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah membuka peluang bagi terwujudnya konsep pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi. Adapun Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana keabsahan RUPS Melalui video konferensi berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ? Bagaimana kekuatan mengikat Akta Notaris dalam RUPS Melalui video konferensi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi masih sulit diterapkan. Karena jika dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, masih banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang bertentangan. Mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta dalam video konferensi masih belum bisa dikatakan dapat terlaksana, karena di dalam akta adanya klausula mengenai kehadiran para pihak, dan penandatanganan akta. Terkecuali akta berita acara yang dilakukan dengan RUPS yang menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT serta proses pelaksanaannya didukung dengan adanya UUITE. Keabsahan mengenai kehadiran para pihak dalam proses pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui video konferensi ditinjau secara yuridis memungkinkan dilihat dengan adanya Pasal 5 UUITE yang telah menerima dan mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektonik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti elektronik yang sah menurut hukum dan mengatur mengenai akta apa yang bisa dibuat dengan penggunaan teknologi dengan sarana video konferensi. Kekuatan pembuktian dari kehadiran para pihak dalam pembuatan akta yang dilakukan melalui video konferensi yang dalam hal ini berupa rekaman elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah karena sudah memenuhi syarat materiil dan formal. Kata Kunci: Notaris, teknologi, video konferensi. The validity of the Deed of the General Meeting of Shareholders (GMS) via Teleconference Muhammad Aulia Rizal, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2021 ABSTRACT Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) has opened up opportunities for the realization of the concept of making a deed using technology by means of video conferencing. The formulation of the research problem is how is the legitimacy of the GMS through video conference based on Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? How is the binding power of the Notary Deed in the GMS via video based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions? This study uses normative legal research that uses secondary data. Making a deed of using technology by means of video conferencing is still difficult to implement. Because if the Notary Position Act, then the legal provisions are contradictory. Regarding the authority to make the deed in the video conference, it cannot be said that it can be implemented, because in the clause regarding the presence of the parties, and knowledge of the deed. Except for the deed of minutes carried out with the GMS which uses technology with video conferencing facilities in Article 77 paragraph (1) of the Company Law and the implementation process is supported by the UUITE. The legitimacy of the presence of the parties in the process of making a notarial deed through a video that is legally reviewed allows it to be seen by the existence of Article 5 UUITE which has received and acknowledged electronic information and/or electronic documents and/or their printed results as legal electronic evidence according to law and regulates what deeds can be made using technology by means of video conferencing. The strength of proof from the presence of the parties in making the deed carried out through a conference which in this case is in the form of an electronic record, in civil procedural law is a valid legal evidence because it has met the material and formal requirements. Keywords: Notary, technology, video conferencing.

Actions (login required)

View Item