IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA di PROVINSI SUMATERA BARAT

RIO, ARDIAN (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA di PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201510281235th_lr5w0qlm_compresspdf(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha menjaga kepastian nilai pengukuran alat pengukuran, Takar, Timbang, dan peralatan (UTTP) dan menghindari penipuan yang terjadi dalam transaksi. Salah satu alat ukur adalah Pompa Ukur minyak BBM milik Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi-indikasi tidak berjalannya implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya khususnya pada BAB XIII tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Balai Metrologi Provinsi Sumatera Barat pada SPBU di Sumatera Barat dengan baik, seperti masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemilik alat UPPT (SPBU), mayarakat tidak memahami dengan jelas isi dari kebijakan serta tidak semua alat UTTP di Provinsi Sumatera Barat di tera. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi George C Edwards III. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan ini, empat faktor keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Penelitian tentang implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang tidak terimplementasi effektif. Walaupun terdapat beberapa indikator yang bisa membuat implementasi kebijakan ini berjalan baik seperti kualitas implementor sudah memadai, sikap implementor yang mendukung kebijakan secara baik, implementor mematuhi, menjalankan SOP dan menjadikannya sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan, koordinasi terjalin baik, ketaatan kelompok sasaran untuk mematuhi SOP, implementor sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta pemberian reward dan punishment yang tegas kepada implementor dan target group. Kendati demikian juga masih ditemukan beberapa hambatan seperti pembinaan hanya dilakukan setelah melakukan tera ulang, pengawasan tidak menyeluruh kepada semua SPBU, transmisi kebijakan tidak sampai kepada implementor dan target goup, sumber daya manusia yang tidak memadai, peralatan standarisasi alat UTTP tidak memadai, kekurangan anggaran, pengangkatan atau penempatan birokrat yang tidak sesuai dengan kriteria serta masa berlaku SOP tidak jelas. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tera dan Tera Ulang, dan Stasiun Pengisan Bahan Bakar Umum (SPBU).

Actions (login required)

View Item