PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

ANNISA, WINATASIA (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK(2).pdf - Published Version Download (115kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB_I_PENDAHULUAN_.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) BAB_AKHIR.pdf - Published Version Download (75kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) karya ilmiah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah negara maritim terbesar ketiga di dunia yang memiliki luas laut mencapai 7.827.087 km2 dengan potensi sumber daya kelautan yang begitu besar. Kondisi tersebut mengundang kapal-kapal asing untuk masuk memborong hasil kekayaan laut Indonesia terutama perikanan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut FAO, kegiatan tersebut dikenal dengan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Permasalahan yang dibahas yakni: (1) Apakah pengaturan perikanan di Indonesia telah mengakomodir larangan IUU Fishing?, (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik Illegal, Unregulated and Unreported Fishing di Indonesia?. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Peraturan perikanan Indonesia telah mengakomodir larangan IUU Fishing di Indonesia. Indonesia baru mengandalkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan peraturan lainnya. (2) penegakan hukum terhadap praktik IUU Fishing di Indonesia dilakukan melalui penguatan aparat penegak hukum di laut oleh Bakamla RI, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS), Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) Polisi Negara Republik Indonesia. penegakan hukum juga dilakukan dengan peningkatan pengawasan melalui sistem Monitoring, Control and Surveillance, dan pemberlakuan hukum acara perikanan. Kata Kunci: IUU Fishing, Bakamla, POKWASMAS, MCS.

Actions (login required)

View Item