PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI NAGARI TABEK KABUPATEN TANAH DATAR

Annida, Ikrima (2022) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI NAGARI TABEK KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahulaun) Bab I.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (238kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan keuangan nagari merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari keuangan Nagari. Badan Permusyawaratan Rakat Nagari atau disingkat dengaan BPRN merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan nagari, khususnya pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD di desa atau dengan nama BPRN di Nagari hanya memiliki tugas pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Namun di Nagari Tabek peran BPRN belum maksimal karena beberapa kendala yang dihadapi oleh BPRN Nagari Tabek. Berdasarkan persoalan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana proses perencanaan dalam penyusunan RKP Nagari di Nagari Tabek. 2) bagaimana proses perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari di Nagari Tabek. 3) bagaimana pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dari Pemerintah Nagari kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tabek. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di peroleh hasil: 1) Proses perencanaan dalam penyusunan RKP Nagari Tabek terjadi kendala bahwa bukan BPRN yang melaksanakan musyawarah tapi dilimpahkan kepada pemerintah Nagari dan terjadi keterlambatan dalam penetapan RKP Nagari. 2) Proses perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundan-undangan. Wali Nagari, Sekretaris Nagai dan BPRN telah memahami tentang tentang proses Penyusunan RAPBNagari. 3) Pada proses pertanggungjawaban APB Nagari tahung anggaran 2020 di Nagari Tabek tidak terlaksana karena LKPD atau LKPN nya itu tidak ada, Wali Nagari hanya membuat Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kata kunci: Peran, BPRN, Keuangan, Nagari

Actions (login required)

View Item