perlindungan hukum terhadap investor pada layanan urun dana (equity Crowdfunding) Penawran saham berbasis teknologi

kosasih, nanang (2022) perlindungan hukum terhadap investor pada layanan urun dana (equity Crowdfunding) Penawran saham berbasis teknologi. Other thesis, universitas andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cov dan abs nk.pdf - Published Version Download (810kB) | Preview
Preview	Text (bab I) bab 1nk.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
Preview	Text (bab iv) bab iv nk.pdf - Published Version Download (925kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) df putaka nk.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (skripsi full text) SKRIPSI NANANG KOSASIH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan salah satunya dibidang keuangan seperti berkembangnya Fintech di bidang investasi yaitu adanya layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi (Equity Crowdfunding ) yang diatur pada Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), bertujuan untuk penawaran saham dan juga Pasar Sekunder yang di khususkan untuk UMKM yang modalnya di Bawah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah ) atau juga disebut sebagai mini IPO namun memiliki perbedaan dari penawaran pada Bursa Efek sehingga menimbulkan beberapa permasalahan antara lain : 1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Layanan Urun Dana Equity Crowdfunding penawaran saham berbasis teknologi?. 2. Bagaimana tanggung jawab hukum Penyelenggara pasca dilakukannya layanan urun dana Equity Crowdfunding dalam perlindungan hukum terhadap Investor?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1. Dalam hal perlindungan Investor terdapat bentuk perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif serta adanya Peran OJK dalam melakukan Sosialisasi, Mediasi, dan Regulasi terkait perlindungan investor pada layanan Urun Dana. Meskipun masih terdapat hal yang harus dilakukan pemerintah terkait perlindungan investor yaitu membuat regulasi yang jelas atau Undang-Undang mengatur terkait Layanan Urun Dana, juga perlu adanya Lembaga pemerintah khusus mengatur terkait layanan Urun dana seperti KPEI yang ada pada Bursa Efek. Serta pengaturan terkait Perlindungan Data Pribadi Investor. 2. Dalam hal tanggung jawab penyelenggara layanan urun dana setelah dilakukan Penawaran saham maka penyelenggara juga berkewajiban menyelenggarakan Pasar sekunder yaitu penjualan saham yang sebelumnya sudah dilaksanakan penawaran namun pada saat ini masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaan pasar sekunder karena tidak diatur secara jelas tentang tata cara pelaksanaan pasar sekunder di Layanan Urun Dana

Actions (login required)

View Item