PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA JAM GADANG BUKITTINGGI

Fadiah, Herlyana (2022) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA JAM GADANG BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Keberadaan pedagang kaki lima yang terus meningkat menjadi permasalahan dalam setiap kota di Indonesia. Sehingga dibutuhkan penataan pedagang kaki lima agar lebih tertib. Kota Bukittinggi merupakan kota tujuan wisata membuatnya rawan dengan berbagai masalah seperti kemacetan, ketertiban, keamanan, dan keindahan kota. Salah satu objek wisata yang menjadi ikon wisata Kota Bukittinggi adalah Jam Gadang. Berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-01-2007, kawasan Jam Gadang dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau bagi pejalan kaki (pedestrian), sehingga dilarang adanya aktifitas berjualan. Walikota memiliki kewajiban untuk menata pedagang kaki lima, dalam menata pedagang kaki lima di area Jam Gadang, Walikota berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dibahas, yaitu 1)Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi, dan 2)Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis (empiris) yang bertumpu dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, 2)Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang, terdiri dari kendala yuridis dan kendala non-yuridis. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Penataan, Pedagang Kaki Lima.

Actions (login required)

View Item