ANALISIS PUTUSAN NO : 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PDG TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Nisa Yulianda, Putri (2022) ANALISIS PUTUSAN NO : 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PDG TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (36kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (350kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan memiliki hukum yang luar biasa (extraordinary law) pula, sehingga terdapat beberapa peraturan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Salah satu bentuknya penyimpangannya terdapat didalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana didalam pasal tersebut di jelaskan jika tindak pidana korupsi di lakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Di dalam pasal ini yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap dana-dana yang di peruntukkan bagi : 1. Penanggulangan keadaan bahaya, 2. Bencana alam nasional, 3. penanggulangan akibat kerusuhan yang meluas, 4. Penanggulangan krisis ekonomi moneter. Banyak okum-oknum yang memanfaatkan keadaan darurat bencana untuk mengambilkan keuntungan pribadi, dengan melakukan penyelewengan terhadap dana bencana alam. Putusan nomor: 5/pid.sus- TPK/2019/PN.Pdg, merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi dana bencana alam, dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman minimum terhadap terdakwa tanpa memperhatikan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah : 1. Apa saja hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg dan 2.Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan dan penelitian bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan 2 (dua) dasar pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Kata Kunci : Korupsi, Keadaan Tertentu, Putusan Hakim

Actions (login required)

View Item