PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2019/PN PULAU PUNJUNG)

Aulia Sabila, Rosyada (2022) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2019/PN PULAU PUNJUNG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (113kB) | Preview
Preview	Text (BAb I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (362kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (116kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya dengan air, udara, sinar matahari, dan semua diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat. Pasal 2 ayat (1) UUPA mengatakan atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sengketa tanah dapat terjadi antar individu atau individu dengan badan hukum, yang disengketakan beraneka ragam baik yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Sengketa hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja faktor yang menjadi penyebab keluarnya sertifikat hak milik nomor 4010 dan 4011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya dan bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dengan mengolah data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa faktor yang menjadi penyebab keluarnya sertifikat hak milik nomor 4010 dan 4011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya adalah sertifikat hak milik nomor 1444 atas nama Ermawati terbit ditahun 1984 dengan teknologi pengukuran dan pemetaan secara manual sedangkan sertifikat nomor 4010 dan 4011 terbit ditahun 2017 dengan teknologi pengukuran dan pemetaan secara digitalisasi dan komputerisasi dan pada pelaksanaan tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipublikasikan di Kantor Wali Nagari Sungai Dareh dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya selama 14 hari tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan Negeri Pulau Punjung melalui kesepakatan damai yang dilakukan para pihak dengan Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/PDT.G/2019/PN PLJ. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu ketelitian pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya dalam menerbitkan sertifikat tanah sehingga tidak terjadi kekeliruan teknis atau adanya tumpang tindih dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah agar adanya kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang sertifikat hak milik atas tanah dan para pihak yang berperkara lebih mengupayakan proses mediasi/damai untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.

Actions (login required)

View Item