PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT

Tiara, Permatakandi (2022) PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER) TUGAS AKHIR COVER.pdf - Published Version Download (70kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) TUGAS AKHIR BAB I.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5 PENUTUP) TUGAS AKHIR BAB 5.pdf - Published Version Download (43kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) TUGAS AKHIR DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (58kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL TEXT) TUGAS AKHIR FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Terselenggaranya pemerintahan yang baik( Good Governance ) merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Terselenggaranya pemerintahan yang baik ( Good Governance ) merupakan tuntutan masyarakat karena pengaruh globalisasi. Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga, pengawasan dan penilai akuntabilitas, selanjutnya misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik telah di kembangkan media pertanggungjawaban pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Laporan ini menjelaskan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini diharapkan dapat membantu menyusun rencana stratejik dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Kinerja pemerintah daerah merupakan pencapaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, atau dampak. Laporan Kinerja tahun 2021 adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.Tahun 2021 juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan arah pembangunan pemerintah no 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2020-2024, BKKBN diberikan instruksi untuk ikut turun langsung terhadap 2 agenda Pembangunan/Prioritas Nasional ( PN ) pada RPJMN IV 2020-2024 yaitu “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Berkualitas dan Berdaya Saing “. Sumber Daya Manusia ( SDM ) merupakan factor pendukung internal keberhasilan kinerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Badan Kependudukaan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.Laporan Kinerja ini merupakan informasi terbuka,terinci, dan terkini kepada masyarakat tentang kinerja BKKBN.Laporan kinerja ini juga menjelaskan secara singkat mengenai capaian kinerja BKKBN yang disusun berdasarkan RENJA program dan anggaran Tahun 2021. UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ( KKBPK ), dimana pada akhir tahun 2019 Program KKBPK dikemas menjadi lebih menarik menjadi Bangga Kencana . Bangga Kencana adalah program yang sudah berjalan dari tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk merencanakan kehidupan baik dalam kandungan,Balita, Remaja, Memasuki pernikah dan merencanakan mengatur jarak kelahiran. Program Bangga Kencana juga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbegai kelompok kegiatan di masyarakat yang dalam hal ini difokuskan pada Bina Keluarga Remaja ( BKR ). Berdasarkan uraian tersebut,penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas bagaimana proses dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera barat yang dituangkan kedalam Tugas Akhir dengan judul “Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Sumatera Barat”.

Actions (login required)

View Item