perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Azhar, Saputra (2016) perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (827kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Hingga saat ini banyak warga dari kalangan sipil yang mengajukan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api di Kota Padang. Baik ditujukan untuk alat pertahanan diri, olahraga, dan istansi pengamanan. Hal ini tentu menimbulkan suatu problem tersendiri mengingat benda yang diperizinkan tersebut merupakan benda yang berbahaya. Maka penulis akan mengangkat skripsi dengan judul perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan data dan informasi. Lokasi penelitian dilakukan di kota Padang yaitu di Intelkam Polda Sumbar. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimanakah prosedur izin dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang, dan kendala yang dihadapi dalam perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; masyarakat sipil pada dasarnya di perbolehkan menggunakan senjata api dengan kategori tertentu dan syarat tertentu yang di atur dalam, UU No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan secara umum dalam peraturan SK Kepala Polri No.82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik. Dengan demikian kewenangan perizinan ini mutlak ada pada Kepolisian RI yaitu Kapolri yang dapat didelegasikan kepada kepala satuan jajaran Polri yaitu Intelkam Polri dan Intelkam Polda. Dan dengan dikeluarkannya izin tersebut maka juga terdapat pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kata Kunci : Perizinan dan Pengawasan, Kepemilikan dan Penggunaan, Senjata Api.

Actions (login required)

View Item