KEKUATAN POLITIK PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KOTA PADANG ( Studi : Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang )

GLORIAN, JASANDDES (2015) KEKUATAN POLITIK PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KOTA PADANG ( Studi : Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ). Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201510221942nd_skripsi glorian jasanddes 1010832025.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (814kB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kekuatan politik yang digunakan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang sebagai salah satu kelompok kepentingan yang berperan aktif dan mendorong lahirnya peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang. Sebagai salah satu kelompok kepentingan yang masih baru dan tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat di Kota Padang, PPDI berhasil mendorong Pemerintah Kota Padang untuk melahirkan perda disabilitas. Alasan kenapa perda ini diperlukan di Kota Padang adalah agar semua penyandang disabilitas di Kota Padang bisa mendapatkan keserataan hak baik secara akses, kebebasan bicara, fasilitas dan infrastruktur, dan segala hal yang menyangkut CRPD (Convention on the Right Person with Disabilities). Adanya batasan terhadap kelompok kepentingan untuk bisa berperan di dalam sistem pemerintahan tidak menjadi hambatan oleh PPDI untuk tetap memperjuangkan lahirnya perda disabilitas ini di Kota Padang, dengan menghimpun kekuatan yang mereka miliki, PPDI berusaha mendorong pemerintah agar melahirkan perda ini di Kota Padang. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Dan pemilihan Informan dilakukan dengan teknik purposive sampling.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan menghimpun kekuatan politik baik secara kelembagaan yaitu, dengan mengusung massa yang mereka miliki dan peran aktif setiap individu dalam kelembagaan berupa menjalin koneksi dan jaringan dengan pihak luar, baik secara individu atau sesama lembaga swadaya masyarakat. Kemudian digabungkan dengan kekuatan politik secara pemerintahan, berupa kerjasama serta dukungan kepedulian oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Padang maka LSM PPDI berhasil mendorong lahirnya Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang yaitu Perda No.8 Tahun 2015 Kata Kunci : Kekuatan Politik, Kelompok Kepentingan, Pembuatan Kebijakan

Actions (login required)

View Item