MEKANISME PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BEBAS

Adya Rubiati, Alexis (2022) MEKANISME PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BEBAS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (242kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (21kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (163kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak bagi terdakwa yang diputus bebas. Pengaturan tentang hak-hak ini bukan pengaturan yang baru muncul kemarin sore, setidaknya telah ada sejak KUHAP diundangkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi kian penting bagi terdakwa yang diputus bebas, khususnya terdakwa tindak pidana korupsi, karena mayoritas terdakwa tindak pidana korupsi memiliki jabatan terpandang, yang menjadi suri tauladan, dihormati, disegani, diidolakan, dan sangat menjaga nama baiknya. Setiap orang akan senantiasa menjaga nama baiknya agar tetap baik, terlebih jika ia menjadi panutan bagi orang lain. Namun, pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi beserta mekanismenya dewasa ini belum terang hingga dapat menimbulkan berbagai polemik. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang penulis teliti yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, 2) Apa saja kendala terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau kuasa hukumnya tidak mengajukan gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, tidak memiliki perbedaan dengan terdakwa tindak pidana lain karena diatur secara universal oleh undang-undang tanpa membedakan jenis-jenis tindak pidana. Kendala yang menyebabkan terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas enggan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian adalah regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan tidak jelas, proses pengajuan gugatan rumit, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tidak semua gugatan akan dikabulkan, tidak percaya dengan aparat penegak hukum, sudah merasa beryukur dengan adanya putusan bebas, serta takut putusan bebas tersebut akan dibatalkan. Pemerintah hendaknya segera meninjau, merevisi dan menyinkronkan regulasi, ganti kerugian dimuat langsung pada amar putusan, memuat rehabilitasi terdakwa pada website resmi pengadilan, mengadakan rehabilitasi lanjutan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, Putusan Bebas

Actions (login required)

View Item