PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Devira Sagita, Putri (2022) PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (510kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (437kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kemajuan teknologi sistem informasi saat ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam hal ini terlihat bahwa perkembangan teknologi informasi sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan hak untuk berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Sebagai suatu kewajiban untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia, pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan guna untuk mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). Namun, dalam pengimplementasian UU ITE telah menjadi pembatasan bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak asasi yang dimilikinya. Masyarakat menganggap kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi dalam media teknologi informasi telah dibatasi dengan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat multitafsir. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Kedua, bagaimana proporsionalitas kepentingan suatu negara untuk melindungi warga negara dan kebebasan warga negara yang dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kepustakaan (library research) yaitu diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan lain-lain. Hasil penelitian yang telah diperoleh, yaitu: Pertama, pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur dalam UUD 1945, tetapi pemerintah tetap menerapkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan UU ITE. Kedua, proporsionalitas kepentingan suatu negara untuk melindungi warga negara dan kebebasan warga negara telah dibatasi dengan adanya UU ITE. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menciptakan UU ITE dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi terjadinya kejahatan dalam media teknologi.

Actions (login required)

View Item