PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN {Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat}

Wardhatul, Khaira (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN {Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat}. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (131kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Accepted Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya suatu perbuatan yang melawan hukum yang cenderung bersanding dengan faktor tindak pidana dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh si pembuat kesalahan. Sudah dijamin dan dipastikan bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang menginginkan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan sendiri dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan badan baik fisik maupun psikis. Polisi sebagai aparat penegak hukum dimasyarakat yang setiap tindakannya selalu berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada hakikatnya tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan, bagaimana pertanggungjawaban pidana penyidik yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan serta bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan korban terkait dengan tindak pidana penganiayaan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sudah diatur dalam 50 sampai 68 KUHAP, dan di dalam Perkap Kepolisian No.8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan, sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan. Adapun petugas kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan melaksanakan proses peradilan sesuai dengan masyarakat sipil pada umumnya. Dalam hal terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh penyidik, korban/keluarga korban dapat meminta pengajuan ganti rugi.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyidik Polri, Penganiayaan.

Actions (login required)

View Item