Kebijakan fiskal dan Fertilitas di Indonesia

Oktarini, Khamilah Siregar (2020) Kebijakan fiskal dan Fertilitas di Indonesia. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text Bab 1.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text Bab VI.pdf Download (528kB) | Preview
Preview	Text Cover dan Abstrak.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (496kB) | Preview
	Text Disetasi Oktarini Khamilah Siregar (3).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kondisi ekonomi negara/daerah melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Berdasarkan teori ricardian ekuivalen, kebijakan fiskal tidak memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian nasional, karena adanya perilaku rasional konsumen tetapi toeri keynesian mengatakan kebijakan fiskal memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian. Tujuan penelitian ini menguji teori ricardian ekuivalen secara empiris dengan melihat pengaruh kebijakan fiskal dalam keputusan fertilitas pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia selama siklus bisnis. Menggunakan data panel dari tahun 2007-2017 sebanyak 445 Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sedangkan di Indonesia menggunakan data time series dari tahun 1977-2017. Variabel penelitian untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota terdiri dari Total Fertility Rate (TFR), Kebijakan Fiskal Daerah yaitu Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah. Utang Daerah. Untuk Indonesia variabel penelitian terdiri dari Total Fertility Rate (TFR), Kebijkan Fiskal yaitu Pendapatan Negara, Pengeluaran Negara. Utang Negara. Dan 3 variabel control yaitu Angka Harapan Hidup, Pendidikan dengan Rata Lama Sekolah, Penduduk dengan Jumlah Penduduk, dan Inflasi. Hasil empiris disertasi ini menunjukkan temuan bahwa teori ricardian ekuivalen tidak berlaku baik di 445 Pemerintah Kabupaten dan Kota maupun di Indonesia meskipun terdapat pengaruh kebijkan fiskal dalam keputusan fertilitas selama siklus bisnis. Model siklus bisnis sangat tepat dilakukan di negara berkembang khususnya Inodensia. Kenaikan pengeluaran daerah dan utang daerah tidak memiliki efek dalam menurunkan keputusan fertilitas selama siklus bisnis pada pemerintah kabupaten di Indonesia. Sehingga pendapatan daerah masih rendah akibat fertilitas didaerah masih tinggi. Rumah tangga yang bertanggung jawab tidak akan meningkatkan jumlah anak selama daerah masih mengalami utang yang tinggi, maka pemerintah harus membuat peraturan kebijakan yang efektif agar dapat menghindari defisit fiskal yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dan pusat dapat berkerjasam dalam mensukseskan pengembangan proyeksi ekonomi dibidang demografi untuk menyusun rencana anggaran kebijakan fiskal daerah yang tepat agar dapat mengendalikan jumlah penduduk. Meningkatkan proporsi anggaran pengeluaran dibidang kesehatan dan pendidikan dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas anak pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Kebijakan implikasi yang diharapkan untuk pemerintah kabupaten dan kota serta Indonesia dengan hasil studi ini, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambil kebijakan dibidang fiskal daerah/negara dan demografi (penduduk). Kebijakan dibidang fiskal yang diharapkan adalah pemerintah dapat meningkatan pendapatan daerah/ negara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan komposisi persentase belanja salah satunya peningkatan belanja subsidi anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada anggaran berikutnya. Dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas anak melalui pendidikan tinggi dan anak yang sehat. Kemudian kebijakan dibidang demografi adalah BKKBN Pusat dan daerah dapat melancarkan pelaksanaan terwujudnya target TFR yang diinginkan pemerintah melalui kebijakan fiskal daerah maupun pusat.

Actions (login required)

View Item