PENGELOLAANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN RAKYAT

Hebib, Dwinata Dahen (2020) PENGELOLAANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN RAKYAT. Masters thesis, unand.

[img] Text (cover dan abstrak)
1. cover dan abstrak.pdf - Published Version

Download (159kB)
[img] Text (bab 1)
2. bab 1.pdf - Published Version

Download (439kB)
[img] Text (bab akhir)
3. bab akhir.pdf - Published Version

Download (116kB)
[img] Text (daftar pustaka)
4. daftar pustaka.pdf - Published Version

Download (180kB)
[img] Text (tugas akhir utuh)
5. tugas akhir utuh.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang inkonstitusional dalam Undang-undang Migas. Pasca putusan MK pemerintah dianggap tidak konsisten dalam melaksanakan putusan MK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengelolaan minyak dan gas bumi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, 2) Bagaimanakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat, 3) Bagaimanakah perspektif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) pengelolaan Migas sebelum Putusan MK dilakukan oleh BP Migas, dimana BP Migas mewakili negara dalam melakukan hubungan perdata dengan badan usaha atau badan usaha tetap 2) pengelolaan usaha hulu migas tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai negara, tindakan privat pemerintah dan tujuan Pasal 3 UUD 1945 yakni mencapai kemakmuran rakyat. oleh karena itu pengelolaan usaha hulu migas dikembalikan pada pemerintah dengan membentuk SKK Migas, namun SKK migas memiliki kesamaan dengan BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya 3) Perspektif dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu kelembagaan pengelolaan migas tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan yang terdahulu, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum belum dapat tercapai

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Dr.Yuslim,S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords: Pengelolaan Uasah Hulu Migas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Kemakmuran Rakyat.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Pascasarjana (Tesis)
Depositing User: s2 ilmu hukum
Date Deposited: 07 Dec 2020 02:36
Last Modified: 07 Dec 2020 02:36
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/66426

Actions (login required)

View Item View Item