Rizki, Ahmad (2020) Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Jalan Nagari di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Abstrak.pdf - Published Version Download (406kB) | Preview |
|
|
Text (bab I)
Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (248kB) | Preview |
|
|
Text (bab iv)
Bab 4 Penutup.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview |
|
|
Text (dapus)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (37kB) | Preview |
|
Text (skripsi full text)
Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Manusia membutuhkan jalan dan akan terbantu jika ada jalan pintas untuk menuju lahan tersebut. Negara dapat memperoleh tanah untuk melakukan pembangunan dengan cara pengadaan tanah atau penyerahan tanah secara sukarela. Ketentuan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sementara itu ketentuan tentang penyerahan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Lebih lanjut pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur cara pembangunan desa yang berbeda dengan UUPA dan UU Pengadaan Tanah. Salah satu pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang dilakukan dengan penyerahan tanah berdasarkan Permendagri Pembangunan Desa tersebut. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan jalan tersebut dengan melihat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penyerahan tanah untuk pembangunan jalan; dan 2) Apa kendala hukum penyerahan tanah untuk pembangunan jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menemukan dan menjelaskan perbedaan antara das sein dan das sollen, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni 1) Penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan rangkaian dari pembangunan nagari dengan menggunakan APB Nagari dan swadaya masyarakat dalam bentuk tanah yang dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi atas Bangunan dan/atau Tanaman dan tidak diikuti pembuatan akta hibah; 2) Kendala hukum dalam penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, ada perbedaan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, dan perbedaan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan 3. Surat Pernyataan Hibah yang ada dalam penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, tidak diikuti pembuatan akta dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Anton Rosari, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | penyerahan, tanah, pembangunan, jalan, nagari |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 05 Oct 2020 04:41 |
Last Modified: | 05 Oct 2020 04:41 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/63691 |
Actions (login required)
View Item |