Prosedur Adminidtrasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Ahmad, fadil (2020) Prosedur Adminidtrasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK-dikonversi.pdf - Published Version Download (70kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB I waterma.pdf - Published Version Download (304kB) | Preview
Preview	Text (Bab 5) BAB V waterm.pdf - Published Version Download (174kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (182kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Texs) TUGAS AKHIR upload-dikonversi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah mengatur dan mempunyai wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat unsur penerimaan dan unsur pengeluaran daerah, unsur pengeluaran terdiri dari biaya prsonil, pembelian barang dagangan, subsidi daerah otonomi, pembayaran bunga dan hutang, pembiayaan cadangan pangan dan biaya rutin. Di dalam era reformasi saat ini sangat diperlukan pelaksanaan Pembayaran Gaji, oleh karena itu pelaksanaan Pembayaran Gaji yang baik dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Perkembangan masyarakat modern yang sudah sedemikian pesatnya sehingga tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk hidup menyendiri, apalagi dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial mau tidak mau ia pasti memerlukan intreaksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah bidang Administrasi Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah maka terhitung mulai tanggal 1 April 1999 pemerintah Pusat telah menyerahkan kewenangan administrasi pengelolaan gaji pegawai daerah kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Dilain pihak masalah gaji merupakan hal yang sensitif yang mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu masalah gaji merupakan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian keuangan yang merupakan unit yang menangani administrasi pengelolaan gaji pegawai daerah.

Actions (login required)

View Item