DIFUSI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA BARAT (Studi Kasus Pembentukan PERDA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19)

SAID, ZULKENEDI (2026) DIFUSI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA BARAT (Studi Kasus Pembentukan PERDA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19). S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (02. Bab 1) 02. BAB 1.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (03. Bab IV) 03.Bab IV.pdf - Published Version Download (172kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena difusi kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat melalui studi kasus pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Di tengah krisis kesehatan global dan kekosongan hukum (rechtsvacuum) pada awal tahun 2020, Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah progresif dengan merumuskan instrumen hukum regional yang memuat daya paksa sanksi administratif dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme difusi kebijakan, mengevaluasi peran aktor utama determinan internal, serta merumuskan model konseptual baru dalam tata kelola krisis kesehatan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus serta analisis etik dan emik, penelitian ini menemukan bahwa pembentukan PERDA Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB tidak berlangsung secara linier murni horizontal maupun vertikal, melainkan melalui model Hybrid Policy Diffusion. Model ini membuktikan bahwa tekanan instruksi vertikal (top-down) dari Pemerintah Pusat dapat dikonversi secara adaptif menjadi inovasi kebijakan otonom di tingkat daerah yang responsif terhadap nilai-nilai sosio-kultural lokal (kearifan lokal Minangkabau). Proses pembentukan regulasi yang diselesaikan dalam waktu kilat 9 hari kerja ini juga merefleksikan adanya transformasi institusional melalui penggunaan jalur darurat di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) konvensional. Kontribusi kebaruan (novelty) akademik dari penelitian ini terletak pada perluasan batasan teoritis model difusi kebijakan Rogers serta Berry & Berry, dengan menegaskan bahwa integrasi antara jaringan komunikasi profesional, ketahanan kapasitas administrasi, dan dinamika hubungan antar pemerintahan (Intergovernmental Relations) menjadi determinan kunci keberhasilan adopsi kebijakan darurat yang memiliki legitimasi sosiologis dan yuridis yang kuat.

Actions (login required)

View Item