Tindaon, Icha Octaviana (2026) PENERAPAN HAK TERSANGKA MENGHADIRKAN SAKSI MERINGANKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 65 KUHAP DI KOTA PADANG. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (Cover + Abstrak)
COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
Text (Bab 1 Pendahuluan)
BAB I.pdf - Published Version Download (872kB) |
|
|
Text (BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN)
KESIMPULAN DAN SARAN..pdf - Published Version Download (104kB) |
|
|
Text (Daftar pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (541kB) |
|
|
Text (SKRIPSI FULL)
Tugas Akhir full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam rangka menjamin prinsip due process of law dan fair trial pada tahap penyidikan. Dilapangan praktiknya, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian sejak tahap awal. Sejalan dengan perkembangan hukum acara pidana, pemenuhan hak pembelaan menuntut pelaksanaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak tersangka dalam menghadirkan saksi meringankan pada tahap penyidikan di Kota Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya optimalisasinya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan advokat yang berpengalaman mendampingi tersangka dalam perkara pidana di Kota Padang. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dalam KUHAP dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan telah diatur dalam KUHAP, namun dalam praktiknya pelaksanaan hak tersebut belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, penyidik hanya menanyakan keberadaan saksi meringankan secara formalitas tanpa memfasilitasi pemeriksaan secara substantif pada tahap penyidikan, serta cenderung mengarahkan agar saksi dihadirkan pada tahap persidangan. Faktor penghambat pelaksanaan hak tersebut antara lain rendahnya kesadaran hukum tersangka, keterbatasan peran advokat pada tahap awal penyidikan, orientasi penyidik pada percepatan penyelesaian perkara, serta kurangnya pengawasan terhadap implementasi Pasal 65 KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen aparat penegak hukum, optimalisasi peran advokat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan proses penyidikan yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Kata Kunci: Hak Tersangka, Saksi Meringankan, Penyidikan, Pasal 65 KUHAP, Due Process of Law.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Supervisors: | Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.; Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Hak Tersangka; Saksi Meringankan; Penyidikan; Pasal 65 KUHAP; Due Process of Law. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | S1 Hukum Hukum |
| Date Deposited: | 29 Aug 2026 03:20 |
| Last Modified: | 29 Aug 2026 03:20 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/533695 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric