Implementasi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat

Pratama, Pajri Ilham (2026) Implementasi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (459kB)
	Text (02.BAB 1) BAB 1 FAJRI.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text (03. Bab VI) 03. Bab VI.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pajri Ilham Pratama, 1910843003, Implementasi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi Di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2026, dibimbing oleh Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP, dan Nila Wahyuni, S.AP., M.AP. Skripsi memuat 127 halaman dengan referensi 7 buku teori, 9 buku metode, 7 jurnal, 3 peraturan, 5 skripsi, dan 1 website. Berdasarkan tingginya jumlah laporan yang masuk dan berhasil ditangani oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan dalam penyelesaian laporan maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 telah berjalan cukup maksimal. Pada aspek komunikasi, pelaksana kebijakan telah memahami dan menerima substansi peraturan dengan baik. Pada aspek sumber daya, informasi, kewenangan, dan fasilitas telah mendukung implementasi kebijakan, namun masih terdapat kendala pada sumber daya manusia akibat belum adanya pengaturan yang jelas mengenai beban kerja sesuai jumlah laporan yang masuk. Pada aspek disposisi, penempatan pelaksana telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, meskipun belum terdapat pemberian insentif khusus. Pada aspek struktur birokrasi, telah tersedia SOP dan pembagian tugas yang jelas, namun masih terdapat kendala dalam penyelesaian laporan akibat tingginya jumlah laporan yang masuk. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, regulasi pendukung, dan evaluasi SOP secara berkala guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Actions (login required)

View Item