Analisis Kesiapan Administrasi Perpajakan dalam Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Studi Komparatif Pembelajaran dari Model Pajak Karbon Negara Maju (Studi Kasus Swedia, Filandia dan Singapura)

Wulandari, Putri (2026) Analisis Kesiapan Administrasi Perpajakan dalam Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Studi Komparatif Pembelajaran dari Model Pajak Karbon Negara Maju (Studi Kasus Swedia, Filandia dan Singapura). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Sampul & Abstrak) Text ( Cover & Abstrak).pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (BAB I) Text ( BAB I ).pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (BAB V) Text ( BAB V).pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Daftar Pustaka) Text ( Daftar Pustaka ).pdf - Published Version Download (173kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Text ( Skripsi Fulltext).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkenalkan pajak karbon di Indonesia sebagai instrumen fiskal untuk mendukung agenda dekarbonisasi nasional. Namun, implementasinya mengalami penundaan berulang akibat tantangan struktural dalam kesiapan administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan administrasi perpajakan Indonesia dan merumuskan kerangka adaptif untuk implementasi pajak karbon oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Artikel ilmiah dan dokumen hukum dianalisis menggunakan NVivo 15 melalui analisis konten tematik. Hasil penelitian dibandingkan dengan model administrasi pajak karbon di Swedia, Finlandia, dan Singapura serta diselaraskan dengan United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berupa belum tersedianya regulasi teknis yang terperinci, sistem data emisi yang terfragmentasi, dan keterbatasan kompetensi akuntansi karbon aparatur perpajakan. Model Nordik menunjukkan manfaat pemungutan pajak pada tingkat hulu dan netralitas penerimaan, sedangkan Singapura menunjukkan efektivitas integrasi digital dan pertukaran data antarlembaga. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mengusulkan peta jalan yang menempatkan DJP sebagai pemungut pajak moneter di hilir (clean data consumer), sementara otoritas lingkungan berperan sebagai clean data providers. Model ini diharapkan meningkatkan efektivitas administrasi, mengurangi biaya pemungutan, dan memperkuat akuntabilitas implementasi pajak karbon.

Actions (login required)

View Item