Pengaturan Hak Nelayan Tradisional Atas Tindakan Ocean Grabbing Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Zunit, Jemie Devano (2026) Pengaturan Hak Nelayan Tradisional Atas Tindakan Ocean Grabbing Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak 230kb.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Bab 6 Penutup) Bab 6 Penutup.pdf - Published Version Download (46kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (Tesis Full) FULL THESIS -.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (879kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luasnya lautan yang dimiliki dan sumber daya laut yang berlimpah, perlu dieksploitasi untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakatnya khusunya nelayan tradisional yang dijamin haknya dalam hukum internasional dan hukum nasional. Namun terdapat tindakan ocean grabbing yang dapat menyebabkan privatisasi sumber daya laut hinggat menghambat dan merugikan nelayan tradisional. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pengaturan hak nelayan tradisional atas tindakan ocean grabbing berdasarkan hukum internasional ?2. Begaimana implementasi pengaturan hak nelayan tradisional atas tindakan ocean grabbing dalam hukum Indonesia? 3. Bagaimana upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak nelayan tradisional atas tindakan ocean grabbing?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982, telah terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak perikanan tradisional, termasuk kewajiban negara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut serta menghormati hak-hak masyarakat pesisir. Dalam kerangka hukum internasional terdapat pada ICCPR terkait dengan hak-hak nelayan tradisional sebagai individu dalam masyarakat internasional seperti hak untuk hidup dan penghidupan, hingga hak atas kepastian dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, fenomena ocean grabbing yang ditandai dengan perampasan akses dan kontrol atas sumber daya laut oleh negara maupun korporasi masih menjadi ancaman nyata bagi nelayan tradisional. Di Indonesia, meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan kebijakan pengelolaan sumber daya laut, implementasinya belum sepenuhnya mampu melindungi hak nelayan tradisional secara efektif, terutama akibat kebijakan yang cenderung berorientasi pada investasi dan industrialisasi sektor perikanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang berkeadilan, peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan ruang laut, serta harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item