Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Di Kota Banda Aceh Tahun 2025

Mansyura, Ainul (2026) Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Di Kota Banda Aceh Tahun 2025. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak) cover dan abstrak e-skripsi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan e-skripsi.pdf - Published Version Download (633kB)
	Text (Bab Akhir Penutup) Bab akhir (penutup kesimpulan) e-skripsi.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka e-skripsi.pdf - Published Version Download (454kB)
	Text (Fulltext) tugas akhir utuh e-skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan PPDBM sebagai bagian dari pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PPDBM yang bersih dan berintegritas, diperlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Penelitian ini membahas dua persoalan utama, yaitu:(1) pelaksanaan pengawasan pelayanan publik pada PPDBM di Kota Banda Aceh tahun 2025, dan (2) tindak lanjut terhadap hasil temuan pada PPDBM di Kota Banda Aceh tahun 2025. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pelayanan publik pada PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Aceh meliputi pengawasan preventif (pra-PPDBM) dan pengawasan represif (pasca-PPDBM). Namun, pengawasan preventif (pra-PPDBM) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh belum dapat mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada penyelenggaraan PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Aceh. Berdasarkan pengawasan represif (pasca-PPDBM), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menemukan adanya tindakan maladministrasi pada penyelenggaraan PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Aceh. Bentuk maladministrasi yang ditemukan berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Selain itu, terdapat beberapa asas pelayanan publik yang dilanggar sehingga penyelenggaraan PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mencerminkan pelayanan publik yang baik. Adapun tindak lanjut terhadap hasil temuan pada PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Acch berupa pemberian tindakan korektif yang wajib dilaksanakan oleh terlapor, atasan terlapor, dan pihak terkait. Tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh masih melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item