UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Yendra, Dina Amalia (2026) UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (660kB)
	Text (BAB I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (727kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jo. UU No. 1 Tahun 2011 mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas hunian layak. Meskipun Kota Padang Panjang mencapai target bebas kumuh pada 2019, data tahun 2022 menunjukkan munculnya kembali kawasan kumuh seluas 47,7179 Ha. Permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas PKP-LH) dalam menanggulangi kondisi tersebut. Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana upaya pencegahan perumahan dan permukiman kumuh oleh Dinas PKP-LH? (2) Bagaimana upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh oleh Dinas PKP-LH?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas PKP-LH dan masyarakat, serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PKP-LH melaksanakan kewenangan pencegahan melalui fungsi pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat sementara peningkatan kualitas dilakukan melalui perbaikan sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU), serta program rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau bedah rumah. Namun, pelaksanaan wewenang tersebut belum optimal, serta program bedah rumah belum memberikan hasil yang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan ketiadaan instrumen hukum setingkat Peraturan Daerah (Perda) khusus. Ketiadaan instrumen hukum daerah ini berimplikasi pada lemahnya landasan operasional dalam menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan penanganan kawasan kumuh secara komprehensif di Kota Padang Panjang.

Actions (login required)

View Item