Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Sebagai Instrumen Hukum Untuk Ekonomi Kerakyatan Di Provinsi Riau

Rahdiansyah, Rahdiansyah (2026) Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Sebagai Instrumen Hukum Untuk Ekonomi Kerakyatan Di Provinsi Riau. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text ((rev) Cover dan Abstrak) Revisi Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (bab 1) 02.BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (daftar pustaka) 04.Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (bab 4) 03.BAB IV.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Disertasi Lengkap) Disertasi Lengkap Rahdiansyah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kelembagaan dan normatif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di daerah, di mana pelaksanaan TJSL cenderung hanya berfokus pada kegiatan dan program yang bersifat reaktif serta dominan filantropi, sehingga belum terarah secara terukur untuk memperkuat ekonomi lokal. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan formulasi instrumen hukum TJSL yang lebih operasional dan responsif untuk mengarahkan program berbasis indikator ekonomi kerakyatan, memperkuat kemitraan adil dengan Usaha Mikro Kecil, dan Menegah (UMKM)/koperasi, memastikan partisipasi bermakna, serta menekankan akuntabilitas hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana konsep TJSL perusahaan di Indonesia; (2) bagaimana penerapan TJSL oleh perusahaan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau; dan (3) seperti apa instrumen hukum TJSL yang ideal untuk mendukung ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris, dengan memadukan analisis bahan hukum sekunder dan data primer lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggabungkan analisis normatif/doktrinal dan temuan empiris dari informan pemerintah daerah, perwakilan perusahaan, dan pelaku UMKM/masyarakat; responden penelitian mencakup korporasi (PT. Adei Plantation & Industry dan PT. Murni Sam Sam), pemerintah daerah, serta pelaku ekonomi kerakyatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL di daerah masih didominasi oleh program filantropi yang belum menguatkan ekonomi kerakyatan secara sistematis. Implementasi TJSL yang ideal membutuhkan instrumen hukum yang mampu mengarahkan program TJSL pada penguatan kemitraan, peningkatan partisipasi, dan akuntabilitas hasil berbasis indikator ekonomi lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perumusan model instrumen hukum TJSL yang lebih responsif dan berkeadilan untuk mempertemukan mandat normatif TJSL dengan kebutuhan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam kerangka otonomi daerah. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam optimalisasi TJSL perusahaan sebagai instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau.

Actions (login required)

View Item