ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN DASAR BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI KOTA PADANG

Ismail Syarif, Maulana (2026) ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN DASAR BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (110kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (587kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (189kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, mental, maupun sosial. Salah satu kelompok masyarakat yang seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses hak tersebut adalah penyandang disabilitas. Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas terutama anak telah diatur disejumlah instrumen hukum internasional diantaranya Convention on The Right of Child, Convention on The Right Person for Dissability, dan Sustainable Development Goals 4 tentang education for all. Di Indonesia hak memperoleh pendidikan merupakan hak konstitusi setiap warga yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, selain itu Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tentang hak penyandang disabilitas yang mewajibkan Indonesia mengintegrasikanya ke dalam hukum nasional mulai dari Undang-Undang hingga peraturan daerah. Selain itu Pasal 42 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Meskipun begitu Kota Padang masih belum memiliki pengaturan khusus yang mengacu pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Regulasi daerah terkait pemenuhan hak disabilitas di Kota Padang diatur di dalam Perda Kota Padang No. 13 Tahun 2015 yang masih mengacu pada Undang-Undang Penyandang Cacat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini juga mengkaji penerapan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Padang sebagai bagian dari implementasi kebijakan education for all di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan yuridis-sosiologis (socio-legal approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPTD LDPI) Kota Padang. Selain itu juga menganilis data statistik jumlah sekolah dan guru pendamping khusus di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan hukum nasional Indonesia telah selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional. Namun, implementasi di Kota Padang masih belum optimal, ditandai dengan terbatasnya jumlah sekolah dan guru pembimbing khusus, serta minimnya sarana dan prasarana aksesibel. Kata Kunci: Pendidikan, Anak Penyandang Disabilitas, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Kota Padang

Actions (login required)

View Item