Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Nagari di Halaban, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota

Ardyusri, Ivo (2025) Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Nagari di Halaban, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (880kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (Bab V) bab v.pdf - Published Version Download (551kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Skripsi Ivo Ardyusri) Ivo Ardyusri skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat. Perhutanan sosial merupakan pemberian akses legal kepada masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan untuk mengelola hutan diambil manfaatnya dan di jaga kelestariannya. Hutan Nagari di Halaban sendiri sudah mendapat SK pengeolaan sejak tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sementara keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Kerangka teori yang digunakan adalah collaborative governance dari Ansell dan Gash, yang mencakup empat variabel utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial di Halaban telah mencerminkan prinsip-prinsip collaborative governance, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kondisi awal yang ditandai oleh ketidakseimbangan informasi dan sejarah konflik berpengaruh terhadap dinamika tata kelola. Kepemimpinan fasilitatif dari pemerintah nagari dan KKI Warsi berperan besar dalam mendorong keterlibatan berbagai pihak. Desain kelembagaan melalui pembentukan LPHN telah terbentuk secara formal, tetapi kapasitas administrasi dan kemandirian organisasi masih perlu diperkuat. Proses kolaborasi berlangsung melalui dialog tatap muka dan sosialisasi, namun belum dilakukan secara rutin, sehingga pemahaman bersama belum merata. Meskipun demikian, berbagai hasil sementara seperti pembentukan KUPS, penyusunan AD/ART, dan penguatan batas kawasan menunjukkan perkembangan positif dalam tata kelola perhutanan sosial. Secara keseluruhan, tata kelola Perhutanan Sosial di Halaban telah bergerak menuju pengelolaan yang kolaboratif, namun masih membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan konsistensi proses kolaborasi untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item