PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BERMEREK MINUMAN KERAS OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM

Khairani, Syifa (2025) PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BERMEREK MINUMAN KERAS OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER + ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFPUS.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (FULL TEXT) FIX UPLOAD E SKRIPSI BISMILLAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan produk halal di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menjadi dasar penyelenggaraan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas fatwa. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan hak bagi konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya muncul fenomena penggunaan nama produk halal yang identik dengan minuman keras seperti Beerli, Coffee Beer, Tuak Manis, Beer Pure Matcha, dan Brew Beer. Fenomena ini menimbulkan permasalahan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif karena berpotensi menyesatkan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan produk bemerek minuman keras? 2) Apakah penggunaan produk bermerek minuman keras pada produk halal sesuai dengan asas perlindungan konsumen Muslim? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut pandangan hukum Islam, penggunaan merek pada produk tersebut bertentangan dengan prinsip halalan thayyiban, mengandung unsur tassyabbuh (perilaku buruk) dengan simbol kebatilan yang digunakan serta menimbulkan syubhat (keraguan) di kalangan konsumen Muslim 2) Penggunaan nama produk tersebut sangat merugikan konsumen dikarenakan penggunaan nama tersebut melanggar asas kepastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 4 dan 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga melanggar asas transparansi, kejujuran dan keterbukaan informasi serta menimbulkan kerugian hak spritual konsumen Muslim yang dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari BPJPH dalam setiap tahapan sertifikasi, penguatan peran MUI dalam penetapan fatwa halal, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menggunakan penamaan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Actions (login required)

View Item