PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI PERUMAHAN BERSUBSIDI AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS UMUM PERUMAHAN PESONA KABIL DI KOTA BATAM OLEH PT. LINGGA KARYA PRATAMA

Rivka Dersel, Handayani (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI PERUMAHAN BERSUBSIDI AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS UMUM PERUMAHAN PESONA KABIL DI KOTA BATAM OLEH PT. LINGGA KARYA PRATAMA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover & abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (BAB IV Hasil dan Pembahasan) BAB IV.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (Skripsi Full text) FULL skripsi e skripsi .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Perumahan merupakan suatu tempat hunian bagi manusia untuk dapat berlindung serta tinggal dengan rasa aman dan nyaman. Kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal merupakan suatu hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara karena diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Barbagai upaya dilakukan negara untuk mewujudkan kewajiban dalam meningkatkan perindungan masyarakat, salah satunya ialah dengan merancang pembangunan perumahan subsidi. Perumahan subsidi merupakan suatu rumah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keberadaan rumah subsidi harus diimbangin dengan pembangunan fasilitas umum, namun hal ini tidak selalu berjalan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak jarang pihak pengembang perumahan yang lepas tanggung jawab dalam penyedian fasilitas umum perumahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli perumahan dalam hal ini konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tanggung jawab PT. Lingga Karya Pratama selaku pengembang perumahan dalam pemenuhan fasilitas umum pada Perumahan Subsidi Pesona kabil di Kota Batam? 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat tidak terpenuhinya penyediaan fasilitas umum pada Perumahan Subsidi Pesona Kabil di Kota Batam?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis ialah 1). Sampai saat ini tidak ada tanggung jawab atas perbuatan pengembang perumahan dalam meningkatkan pemenuhan fasilitas umum perumahan. 2). perlindungan hukum secara perdata meliputi dua hal yaitu preventif dan represif. Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pihak konsumen dalam hal ini tidak terpenuhinya fasilitas umum perumahan maka secara hukum pihak konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian pada pihak pengembang perumahan Kata Kunci: Perumahan Subsidi, Fasilitas Umum, Pengembang Perumahan.

Actions (login required)

View Item