POLA KOMUNIKASI PENYELESAIAN KONFLIK OLEH BIDHUMAS KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA BARAT (Studi Kasus Perampokan Oleh Oknum Polisi, Kematian Afif Maulana, dan Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan)

ERNITA, GUSTI (2025) POLA KOMUNIKASI PENYELESAIAN KONFLIK OLEH BIDHUMAS KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA BARAT (Studi Kasus Perampokan Oleh Oknum Polisi, Kematian Afif Maulana, dan Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan). S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover ^Mabstrak.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I_PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (BAB VI PENUTUP) BAB PENUTUP_KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS LENGKAP.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi penyelesaian konflik yang digunakan oleh Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sumatera Barat dalam menangani tiga kasus krusial yang berdampak pada citra institusi, yaitu kasus perampokan oleh oknum polisi, kematian Afif Maulana, dan insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan Pola interaktif Miles & Huberman serta teknik coding tematik melalui bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Teori utama yang digunakan adalah Image Repair Theory dari William L. Benoit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dominan digunakan meliputi evasion of responsibility, reducing offensiveness, dan corrective action, sementara strategi mortification cenderung dihindari. Komunikasi yang dilakukan lebih bersifat satu arah, normatif dan defensif, dengan orientasi utama pada perlindungan citra institusi dari pada pemulihan kepercayaan publik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat pun bersifat terbatas dan formal, sehingga menimbulkan ketegangan antara kebutuhan publik akan transparansi dan upaya institusi dalam menjaga reputasinya. Oleh karena itu, diperlukan pola komunikasi penyelesaian konflik yang lebih terbuka, empatik, dan partisipatif untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item