Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Aldaty, Lingga Septin (2025) Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (408kB)
	Text (Bab VI Penutup) Bab VI Penutup.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (Tesis Full Text - Lingga Septin Aldaty) Tesis Full Text - Lingga Septin Aldaty.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik, karena evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan publik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) juga harus dinilai atau dievaluasi. Tujuan utama dari riset ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan P2HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Kualitatif deskriptif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Informan kunci ditentukan melalui teknik purposive sampling. Selain itu, proses pengumpulan data juga menerapkan triangulasi sumber dengan melibatkan penerima layanan prioritas serta pihak pengawas pelaksanaan P2HAM di wilayah Sumatera Barat. Temuan penelitian dinalisis menggunakan empat indikator teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Althaus, Bridgman, dan Davis, yaitu input, proses, output, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan P2HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan P2HAM. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Pada indikator input, sumber daya manusia (SDM) yang merupakan operator P2HAM telah mencukupi dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun, ketersediaan petugas layanan prioritas masih belum mencukupi. Selain itu, belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan P2HAM, dan sebagian sarana serta prasarana belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dari kebijakan P2HAM. Pada indikator process, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah melaksanakan P2HAM sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Pada indikator output, seluruh kriteria P2HAM telah dipenuhi, ditandai dengan diterimanya penghargaan serta tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Sedangkan pada indikator outcome, pelaksanaan kebijakan P2HAM sudah memberikan dampak positif berupa perubahan dalam sistem pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, peningkatan aksesibilitas serta penyediaan sarana dan prasarana, dan perbaikan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Actions (login required)

View Item